Koperasi Karyawan Telekomunikasi Seluler (kiSEL)

    Di Indonesia ini sudah banyak koperasi-koperasi yang tersebar secara meluas dan kemajuannya sangat berkembang pesat, bahkan ada salah satu koperasi di Indonesia yang mencapai standar kualitas internasional. Perkembangan koperasi di Indonesia tidak hanya berada di dalam Pulau Jawa tetapi sampai ke seluruh pelosok-pelosok tanah air. Salah satunya, disini saya akan membahas tentang Koperasi Telekomunikasi Seluler yang merupakan gabungan dari 14 koperasi yang ada di Regional dan Grapari Telkomsel. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai Koperasi Telekomunikasi Seluler yang perkembangannya termasuk ke dalam koperasi terbesar di Indonesia, antara lain :

1.  Konsep Koperasi

         Koperasi telekomunikasi seluler atau koperasi yang biasa disebut kiSEL ini merupakan badan usaha yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep koperasi terbagi atas 3  macam, yaitu : koperasi konsep barat, koperasi konsep sosialis, dan koperasi negara berkembang. Koperasi telekomunikasi seluler ini termasuk ke dalam konsep koperasi negara berkembang karena konsep ini mampunyai ciri tersendiri yaitu dominasi dari pemerintah yang terlalu campur tangan dalam hal pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan pemerintah disini dimaksudkan agar masyarakat bisa membentuk koperasi yang berkualitas internasional dalam pengembangannya karena apabila koperasi ini hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia yang terbatas maka koperasi ini tidak akan berkembang sepesat ini.

2.  Aliran Koperasi

         Menurut Paul Hubert Casselman, secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara terbagi ke dalam 3 aliran, yaitu : aliran yardstick ,sosialis, dan persemakmuran (commonwealth). Koperasi telekomunikasi seluler ini menganut aliran persemakmuran(commonwealth) karena koperasi ini lebih mengedepankan dalam hal melayani anggotanya dan bergerak melayani pasar (ekspansi pasar). Koperasi yang menganut aliran ini memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi untuk masyarakat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat dan hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (Partnership)”. Pemerintah sangat berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi koperasi. Untuk itu sejalan dengan perkembangan industri telekomunikasi dan lingkungan industri ini, kiSEL terus dikembangkan untuk menjadi pendukung yang handal bagi tumbuh dan berkembangnya industri telekomunikasi di Indonesia.

3.  Sejarah Koperasi

    Awal mulanya koperasi ini berdiri sejak tahun 1996. Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL) adalah lembaga penyedia jasa Distribution Channel (Penjualan dan Distribusi), General Service (Layanan Umum) dan Telco Infrastructure (Layanan Infrastuktur Telekomunikasi), dengan jaringan kantor operasional sebanyak 58 buah kantor wilayah/cabang yang tersebar dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua dan didukung oleh 3.778 orang anggota dengan mayoritas anggota adalah karyawan PT Telkomsel. Koperasi Telekomunikasi Seluler merupakan gabungan dari 14 koperasi yang ada di Regional dan Grapari telkomsel.

        Sebelum bergabung dalam satu badan hukum, dalam kurun waktu 1997 – 2000, Regional dan Grapari Telkomsel membentuk koperasi di wilayahnya masing-masing. Tercatat pada 14 Maret 2001, pengurus masing-masing koperasi melakukan kesepakatan bersama tentang pengembangan organisasi koperasi Telkomsel, kemudian tanggal 13 Mei 2001 keluar instruksi Direksi No.067/DU.00/V2001 kembali ditandatangani kesepakatan bersama tentang penggabungan koperasi Telkomsel. Melalui keputusan Direksi Telkomsel No.014/HR.06/DU-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 dibentuk tim penggabungan koperasi karyawan telkomsel dengan tugas menggabungkan koperasi tersebut menjadi satu badan hukum.

4.  Tujuan Koperasi

       Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi telekomunikasi seluler memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1.  Meningkatkan daya saing dan volume bisnis kiSEL

2.  Menjadikan koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya

3.  Mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi seluruh anggotanya

4.  Memperokoh dalam peningkatan profesionalisme kebutuhan SDM

5. Menjadi mitra strategis utama dalam penjualan,distribusi, dan penyediaan produk dan jasa yang unggul

Selain tujuannya, Koperasi Telekomunikasi Seluler juga memiliki visi dan misi, yaitu :

VISI

Menjadi koperasi yang terbaik di Indonesia.

NILAI INTI

1.  Integritas – amanah, transparan, bertanggung jawab

2.  Sinergi – komunikasi, teamwork, adil, sukses bersama

3.  Kompetensi – berorientasi nilai tambah untuk Pelanggan

4.  Berpikir Terbuka – demi kemajuan yang berkesinambungan

MISI

·    Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan.

·    Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi industri telekomunikasi dan industri lainnya di Indonesia.

·    Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia.

·  Mengelola Kisel dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip
   "Good Corporate Governance".

5.  Prinsip Koperasi

       Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan di jadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip Koperasi Telekomunikasi Seluler (kiSEL) sesuai dengan Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 karena keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi agar menjadikan koperasi yang transparan, Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing, kemandirian, karena kiSEL melakukan inisiatif dengan melakukan penjajakan pada berbagai bidang usaha, baik yang berkaitan dengan bisnis seluler maupun diluar bisnis tersebut sekaligus memperkuat basis bisnis yang telah ada serta membangun kinerja internal kiSEL yang lebih baik tanpa melibatkan PT.Telkomsel, kerja sama antar koperasi karena kiSEL merupakan gabungan dari 14 koperasi yang ada di Regional dan Grapari Telkomsel.

6. Bentuk Organisasi

Berikut ini susunan pengurus dan pengawas Koperasi Telekomunikasi Seluler, yaitu :

Badan Pengawas kiSEL
Ketua Badan Pengawas	Agus Budiyanta
Anggota Badan Pengawas	Rudy Hendarto
Anggota Badan Pengawas	Achmad Riza
Anggota Badan Pengawas	-

     

Badan Pengurus kiSEL
Ketua Pengurus	Ari Besar Pribumi
Wakil Ketua I	Teddy Indira Permana
Wakil Ketua II	CVS. Irwan
Bendahara	R. Dida Sudrajat B
Sekretaris	Irwan Widiharto

7. Hierarki

Tugas/Kewajiban :

·   Menyelenggarakan rapat anggota

·   Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan

·   Melaksanakan semua keputusan atau kebijakan dari rapat anggota

· Memelihara keharmonisan sesama anggota koperasi agar tercipta koperasi yang berasaskan kekeluargaan

Hak/Wewenang :

·   Mendapatkan SHU

·   Mengajukan pendapat,saran untuk kemajuan kiSEL

·   Mendapatkan layanan yang sama dalam memanfaatkan layanan kiSEL

Sumber :

www.kiselindonesia.com

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2006-2-00962-SI-bab%203.pdf

Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

      Inflasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai barang dan jasa.Dengan demikian, inflasi ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa dalam jangka yang panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintan dan kenaikan biaya produksi.Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter, sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah seperti fiskal,kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar daripada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity).

    Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran.Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu : kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang. Inflasi karena pengaruh impor terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu,sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri.Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian.Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi dibawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya.Pengusaha bersemangat memperluas produksinya,karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan.Selain itu,peningkatan produksi memberi dampak positif lain,yaitu tersedianya lapangan kerja baru.Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

   Inflasi juga menyebabkan minat masyarakat dalam menabung semakin menurun karena nilai mata uang semakin menurun.Tabungan akan menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila masyarakat tidak ingin menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.Tingginya angka inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen (IKK). Artinya, masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap risiko kenaikan harga yang tinggi. Indeks kepercayaan konsumen turun karena masyarakat tertekan akan tingat kepercayaannya.Bila masyarakat mulai mengurangi belanja,maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu dan sebagai gambaran bahwa daya beli masyarakat semakin menurun.Karena menurunnya daya beli masyarakat terbukti bahwa inflasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.Bagi produsen inflasi akan sangat menguntungkan apabila penadapatan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi,tetapi sebaliknya produsen akan mengalami kerugian bila kenaikan produksi yang lebih tinggi maka daya beli konsumen akan menurun.Demikian sekilas penjelasan tentang pengaruh inflasi dalam pertumbuhan ekonomi,semoga bermanfaat.

Referensi : wikipedia.com

Mekanisme Pasar Modal

   Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

       Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Stuktur Pasar Modal Indonesia

Mekanisme kerja pasar modal

1.    Investor menghubungi perusahaan efek baik untuk order atau jual beli saham.

2.    Order beli atau jual saham yang disampaikan akan diteruskan oleh petugas di perusahaan efek(dealer) ke pialang yang ada di lantai bursa.Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer BEJ.Jadi tugas pialang adalah menerima dan memasukkan order ke dalam komputer.Jika order terpenuhi maka pialang memberitahukan dealer untuk disampaikan ke investor.

3.   Semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan Lpp untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi(settlement)

4.   Netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek

5.  Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan rekening.

6. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya.

7.    Proses penyerahan transaksi dalam waktu tiga hari atau dikenal dengan istilah T+3.

Sumber:

Bursa Efek Indonesia(BEI)

www.prezi.com

Program Pemerintahan Era SBY

         Kenaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Era SBY

Tujuan Pemerintah menaikkan harga BBM

1. Melonjaknya harga minyak dunia , sehingga menekan anggaran untuk subsidi BBM. Jadi, untuk menyelamatkan anggaran, pemerintah harus mengurangi subsidi BBM. 

2.  Penghematan anggaran yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur untuk memberikan pelayanan terbaik seperti infrastruktur dasar maupun transportasi.

3. Membantu rakyat miskin dengan mengurangi subsidi BBM karena selama ini subsidi BBM hanya  dinikmati oleh golongan mampu yang tak berhak menerima, untuk itu pemerintah menaikkan harga BBM agar terciptanya anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

4.  Sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran pemerintah  dengan menaikkan harga BBM, khusunya  jenis premium yang merupakan konsumsi energi tertinggi.

Isi

     Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas penentu kelangsungan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai sektor dan kegiatan ekonomi di Indonesia yang mengandalkan BBM sebagai sumber energi dalam beraktivitas. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tidak lepas dari penggunaan BBM, mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga hingga perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Ditinjau dari segi transportasi, keberadaan BBM sangat penting adanya karena kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemudahan dan akses transportasi yang baik. Oleh karena itu, BBM berkaitan erat dengan sistem transportasi sebagai sumber tenaga penggerak.

      

     BBM merupakan bahan dasar untuk melakukan kegiatan di segala sektor dan kehidupan, maka kenaikan harga BBM yang sangat drastis akan menaikkan harga barang dan jasa , termasuk harga kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat , walaupun pada kenyataannya biaya BBM hanya mencakup sekitar 6 persen dari rata-rata biaya produksi industri pengolahan. Oleh karena itu, kelompok rumah tangga miskinlah yang  paling terbebani oleh kenaikan harga BBM, karena di samping kebutuhan bahan bakar dan transportasi, kebutuhan- kebutuhan lainnya pasti naik juga harganya, sedangkan penghasilan mereka relatif kecil. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2009.

       Menurut Faisal, dalam kurun waktu Desember 2008 hingga Januari 2009 SBY telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali. Presiden pada Desember 2008 sudah dua kali menurunkan harga BBM, sekali pada Januari 2009, ketika itu harga BBM sudah Rp 6.000, kemudian diturunkan menjadi Rp 5.500, lalu Rp 4.500. jika SBY tidak melakukan penurunan tarif secara terburu-buru, maka kenaikan BBM sebenarnya cukup Rp 1.000 saja. Oleh sebab itu, menurut Faisal, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah upaya menghemat keuangan tetapi rakyat miskin lah yang terkena imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sedangkan orang kaya pada umumnya tidak terpengaruh subsidi karena tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Dampak Kenaikan Harga BBM

       Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas. Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.Implementasi dari menaikkan harga BBM ini lebih banyak merugikan masyarakat,karena dengan menaiknya harga BBM maka semakin melonjaknya harga bahan pangan.Implementasi dari kenaikkan harga BBM berdampak baik positif mau negative, diantaranya :

1. Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif

Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai macam bahan bakar alternatif baru yang sudah dikenal oleh masyarakat luas salah satunya adalah BBG (Bahan Bakar Gas).Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.

 2. Mengurangi Pencemaran Udara

Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.

3.  Harga barang semakin mahal

Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang dan jasa lainnya. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.

 4. Inflasi

Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

       5. Pembangunan Nasional akan lebih pesat

Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.

Saran

     Sebaiknya pemerintah mengambil suatu tindakan yang bijak, lebih memperhatikan  kesejahteraan rakyat kecil. Karena semakin pemerintah menaikkan harga BBM maka akan semakin melonjak harga bahan pangan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemerintah sebaiknya perlu mengutamakan musyawarah mufakat agar setiap keputusan yang ditetapkan  pemerintah tidak merugikan masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

http://diniprestisiani.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pemerintah-terhadap-kenaikan.html

http://finance.detik.com/read/2013/06/12/171359/2271618/1034/sby-kembali-jelaskan-tujuan-pemerintah-naikkan-harga-bbm

http://iradiofm.com/intermezzo/serba-serbi/273-serbaserbi-jakarta/4628-kebijakan-masa-lalu-sby-akibatkan-harga-bbm-naik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perekonomian

      Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi ke dalam dua kajian yakni Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Adapun pengertiannya yaitu sebagai berikut :

1)  Ekonomi mikro mempelajari bagaimana rumah tangga individual atau perusahaan pengambil keputusan dan melakukuan interaksi di pasar tertentu. Contohnya seperti bagaimana harga suatu barang terbentuk? Bagaimana menentukan harga? Bagaimana memproduksi untuk mencapai tingkat paling efisien? Bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum? Bagaimana konsumen memperoleh kepuasan maksimum?

2) Ekonomi Makro mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas. Contoh : inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter,   neraca, pembayaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

  Penerapan Konsep Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro 

1. Ekonomi Mikro :  Interaksi antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga, kenaikan harga minyak di pasar, penurunan jumlah produksi padi, penentuan harga jual beras, dan penetapan harga keseimbangan.
2.  Ekonomi Makro : Kenaikan defisit anggaran pemerintah, Pengangguran yang terus meningkat, tingkat kemiskinan tinggi, ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.

   Intervensi Pemerintahan dalam Perekonomian

    Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) dalam bidang mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini adalah intervensi pemerintah secara langsung melalui kebijakan-kebijakan :

·         a)    Kebijakan harga minimum (floor price)

    Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.

b)   Kebijakan harga maksimum(ceiling price)

   Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1)     Kemiskinan

     Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak.

2)     Pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja

     Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan stuktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

3)     Inflasi

     Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negtif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

  Untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar, terdapat tiga kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1)    Kebijakan Fiskal

        Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau  mengarahkan perekonomian dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Instrumen  utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.

2)   Kebijakan Moneter
          Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar ( JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB). Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio).

3)   Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
         Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan  Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau  komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu  bagian dari kebijakan ekonomi makro maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan  baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

 
   Langkah-Langkah Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Krisis Ekonomi terbagi ke dalam 4  Paket yaitu:
            

1)   Paket pertama adalah mendorong ekspor dan memberikan keringan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor, menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor,pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.

2)  Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. “Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak,” ungkap Menko Perekonomian. 

3)  Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi.

4)  Paket keempat untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.Untuk info selengkapnya,silahkan kunjungi Kebijakan Pemenrintah dalam Mencegah Krisis Ekonomi .

Kegagalan Program Pemerintah dalam Membangun Perekonomian

    Salah satunya dalam mengatasi masalah yang sangat kompleks di Negara Indonesia ini  adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, oleh karena itu, pemerintah harus lebih objektif dalam menerapkan kebijakan. Karena selama ini, banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah tetapi semakin membebani rakyat dan secara langsung bukan memerangi kemiskinan. Seperti kebijakan pemerintah untuk menetapkan berbagai pajak kepada rakyat yang kini dirasa semakin membebani rakyat. Karena kita ketahui, banyak hasil pajak yang dipungut dari rakyat tapi penggunaannya berbanding terbalik dari yang diharapkan.

   Selain itu, kebijakan pemerintah lainnya yang dapat merugikan masyarakat adalah penyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada pihak swasta (asing) dengan alasan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar. Dengan kebijakan tersebut, sesungguhnya telah menjadi boomerang bagi negara sendiri. Karena otomatis perusahaan-perusaan asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport dan yang lainnya bebas mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Akibatnya, bukan pemasukan negara yang bertambah, tetapi pemasukan asing yang bertambah.Contoh lainnya adalah kegagalan program pemerintah era SBY.Jika kita telusuri lebih mendalam lagi banyak program pemerintah era SBY yang tidak terealisasi misalnya saja program dana BOS (bantuan operasional sekolah),program keluarga harapan (PKH).Untuk info selengkapanya,silahkan kunjungi Evaluasi kegagalan program era SBY.

Sumber : 

http://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/

http://www.setkab.go.id/berita-9953-pemerintah-keluarkan-4-paket-kebijakan-untuk-cegah-krisis-ekonomi.html

http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/