Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perekonomian

      Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi ke dalam dua kajian yakni Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Adapun pengertiannya yaitu sebagai berikut :

1)  Ekonomi mikro mempelajari bagaimana rumah tangga individual atau perusahaan pengambil keputusan dan melakukuan interaksi di pasar tertentu. Contohnya seperti bagaimana harga suatu barang terbentuk? Bagaimana menentukan harga? Bagaimana memproduksi untuk mencapai tingkat paling efisien? Bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum? Bagaimana konsumen memperoleh kepuasan maksimum?

2) Ekonomi Makro mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas. Contoh : inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter,   neraca, pembayaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

  Penerapan Konsep Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro 

1. Ekonomi Mikro :  Interaksi antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga, kenaikan harga minyak di pasar, penurunan jumlah produksi padi, penentuan harga jual beras, dan penetapan harga keseimbangan.
2.  Ekonomi Makro : Kenaikan defisit anggaran pemerintah, Pengangguran yang terus meningkat, tingkat kemiskinan tinggi, ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.

   Intervensi Pemerintahan dalam Perekonomian

    Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) dalam bidang mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini adalah intervensi pemerintah secara langsung melalui kebijakan-kebijakan :

·         a)    Kebijakan harga minimum (floor price)

    Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.

b)   Kebijakan harga maksimum(ceiling price)

   Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1)     Kemiskinan

     Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak.

2)     Pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja

     Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan stuktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

3)     Inflasi

     Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negtif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

  Untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar, terdapat tiga kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1)    Kebijakan Fiskal

        Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau  mengarahkan perekonomian dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Instrumen  utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.

2)   Kebijakan Moneter
          Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar ( JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB). Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio).

3)   Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
         Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan  Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau  komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu  bagian dari kebijakan ekonomi makro maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan  baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

 
   Langkah-Langkah Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Krisis Ekonomi terbagi ke dalam 4  Paket yaitu:
            

1)   Paket pertama adalah mendorong ekspor dan memberikan keringan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor, menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor,pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.

2)  Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. “Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak,” ungkap Menko Perekonomian. 

3)  Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi.

4)  Paket keempat untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.Untuk info selengkapnya,silahkan kunjungi Kebijakan Pemenrintah dalam Mencegah Krisis Ekonomi .

Kegagalan Program Pemerintah dalam Membangun Perekonomian

    Salah satunya dalam mengatasi masalah yang sangat kompleks di Negara Indonesia ini  adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, oleh karena itu, pemerintah harus lebih objektif dalam menerapkan kebijakan. Karena selama ini, banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah tetapi semakin membebani rakyat dan secara langsung bukan memerangi kemiskinan. Seperti kebijakan pemerintah untuk menetapkan berbagai pajak kepada rakyat yang kini dirasa semakin membebani rakyat. Karena kita ketahui, banyak hasil pajak yang dipungut dari rakyat tapi penggunaannya berbanding terbalik dari yang diharapkan.

   Selain itu, kebijakan pemerintah lainnya yang dapat merugikan masyarakat adalah penyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada pihak swasta (asing) dengan alasan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar. Dengan kebijakan tersebut, sesungguhnya telah menjadi boomerang bagi negara sendiri. Karena otomatis perusahaan-perusaan asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport dan yang lainnya bebas mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Akibatnya, bukan pemasukan negara yang bertambah, tetapi pemasukan asing yang bertambah.Contoh lainnya adalah kegagalan program pemerintah era SBY.Jika kita telusuri lebih mendalam lagi banyak program pemerintah era SBY yang tidak terealisasi misalnya saja program dana BOS (bantuan operasional sekolah),program keluarga harapan (PKH).Untuk info selengkapanya,silahkan kunjungi Evaluasi kegagalan program era SBY.

Sumber : 

http://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/

http://www.setkab.go.id/berita-9953-pemerintah-keluarkan-4-paket-kebijakan-untuk-cegah-krisis-ekonomi.html

http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/